Daftar Istilah

PILKADA

Daerah Pemilihan (Dapil)

Batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan dan menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Kumpulan nama-nama warga yang bisa ikut Pemilu/Pilkada. Tapi data dalam DPS terus diperbaharui dan akan dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pembaharuan bertujuan untuk verifikasi dan memastikan nama yang terdaftar masih hidup, pindah rumah atau masih di bawah umur.

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Data kependudukan milik pemerintah dan pemerintah daerah yang telah dimutakhirkan oleh KPU untuk keperluan Pemilu/Pilkada. DPT ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota. Data kependudukan sendiri terdiri dari data penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Dalam menetapkan DPT KPU menggunakan data kependudukan yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan.

Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)

Data penduduk yang digunakan sebagai basis Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Laporan dana kampanye

Laporan penerimaan dan pengeluaran suatu partai politik peserta pemilu yang disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU paling lama 15 hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.

Masa tenang

Rentang waktu ketika peserta pemilu dilarang melakukan kampanye. Media massa juga dilarang menyiarkan kampanye dalam bentuk apapun yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Tempat pemilih mencoblos pada saat Pemilu/Pilkada. Di lokasi TPS biasanya didirikan tenda ada bangku-bangku, kotak suara, petugas pemungutan suara dan saksi-saksidari partai politik atau pasangan calon.

KEUANGAN

Anggaran pendapatan

Rencana pendapatan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Belanja daerah

Pengeluaran keuangan yang digunakan untuk urusan pemerintahan dan yang terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Belanja dan Transfer

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu pendapatan dari komponen ini adalah laba dari perusahaan daerah.

Lain-lain PAD yang sah

Merupakan komponen Pendapatan Daerah yang terdiri dari, (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, (2) Jasa giro, (3) Pendapatan bunga, (4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan (5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Lain-lain pendapatan yang sah

Merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencakup pendapatan bunga, komisi, pendapatan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, jasa giro.

Pajak daerah

Merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah diperoleh dari iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah. Pajak daerah mencakup pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan air, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.

Penerimaan

Uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran

Uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan

Semua penerimaan Rekening Kas Umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pengeluaran pembiayaan

Merupakan komponen dari Pembiayaan Daerah, meliputi semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen ini mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman.

Penerimaan pembiayaan

Merupakan komponen dari Pembiayaan Daerah, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen ini mencakup SiLPA (selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran) di tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah, dan penerimaan pinjaman.

Realisasi belanja

Realisasi dari rencana belanja tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Realisasi pendapatan

Realisasi dari rencana pendapatan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Retribusi daerah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan

PENDIDIKAN

Harapan Lama Sekolah

Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Rata-rata Lama Sekolah

Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a) Partsipasi sekolah, b) Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, c) Ijasah tertinggi yang dimiliki, dan d) Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Sustainable Development Goals

Kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. SDGs berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu menipisnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Berbeda dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal. SDGs dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan menghadapi tantangan masa depan dunia.

KESEHATAN

Angka Harapan Hidup

Perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir

Angka Kematian Bayi

Banyaknya kematian bayi (AKB) usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. AKB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat.

TRANSPORTASI

Kendaraan

Kendaraan bermotor yang terdaftar berdasarkan data dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Data jumlah kendaraan meliputi: a) sepeda motor, b) mobil penumpang, c) mobil beban, dan d) bus. Data kendaraan tidak termasuk: a) TNI, b) Polri, c) korps diplomatik (CD), dan d) kendaraan khusus.

Panjang jalan

Panjang jalan meliputi kategori jalan tol, negara, dan provinsi.

Penumpang Commuter Line

Penumpang kereta api Commuter Line dengan tujuan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi).

Penumpang Trans Jakarta

Penumpang bus Trans Jakarta seluruh koridor (I-XII)

PERUMAHAN

Luas lantai per kapita

Luas lantai rumah dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga (art). Asumsi setiap rumah tangga terdiri dari 5 art dan menurut UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan, luas hunian minimum rumah adalah 36 m2, maka luas minimum per kapita adalah = 7,2 m2. Jakarta menerapkan standar luas minimum per kapita 10 m2.

Luas lantai rumah

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung).

Penguasaan bangunan tempat tinggal

Status penguasaan bangunan tempat tinggal terdiri dari:

  1. Milik sendiri: jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik krt atau salah satu seorang art. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri.
  2. Kontrak: jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga (krt/art) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayarannya biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak
  3. Sewa: jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt atau salah seorang art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.
  4. Status pengausaan lainnya:
    1. Bebas sewa milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua)dan ditempati/didiami oleh rt tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
    2. Rumah milik orang tua/sanak/saudara, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara, dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.
    3. Rumah dinas, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
    4. Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat. Data yang disajikan meliputi persentase rumah tangga dengan status penguasaan tempat tinggal: 1) milik sendiri, 2) kontrak/sewa, dan 3) status penguasaan lainnya.

RUANG TERBUKA HIJAU

Ruang Terbuka Hijau

Ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana dan/atau budidaya pertanian.
Dalam data, ruang terbuka hijau (RTH) dibagi menjadi 6 (enam) kategori:

  1. Taman kota dan lingkungan
  2. Taman bangunan umum
  3. Taman rekreasi dan interaktif
  4. Hutan kota
  5. Pemakaman
  6. Jalur hijau, meliputi: a) jalur hijau jalan dan pedestrian, dan b) jalur hijau tepian air dan jalur hijau penyempurna.

KETENAGAKERJAAN

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Inflasi

Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.

Kebutuhan Hidup Layak

Standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan.

Pekerja sektor formal

Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan dan yang berusaha dibantu buruh tetap.

Pekerja sektor informal

Penduduk yang bekerja bukan sebagai buruh/karyawan dan yang berusaha dibantu buruh tetap.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Upah minimum

Upah minimum terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

KESEJAHTERAAN

Garis Kemiskinan

Batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia maka dipakai pendekatan data konsumsi/pengeluaran. Termasuk pengeluaran adalah perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.
Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Kriminalitas

Tindak kejahatan/pelanggaran ketertiban dan keamanan masyarakat berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Metra Jaya. Ada 18 jenis kriminalitas:

  1. Pembunuhan
  2. Perkosaan
  3. Penganiayaan ringan
  4. Penganiayaan berat
  5. Penculikan
  6. Pembakaran dengan sengaja
  7. Pengrusakan
  8. Pencurian dengan pemberatan
  9. Pencurian ringan
  10. Pencurian dengan kekerasan
  11. Pencurian dalam keluarga
  12. Penipuan
  13. Penadahan
  14. Pencurian kendaran bermotor
  15. Pencurian biasa/lainnya
  16. Narkotika
  17. Obat keras
  18. Demonstrasi

Data yang disajikan meliputi 5 (lima) jenis kriminalitas dengan jumlah kasus terbanyak:

  1. penipuan,
  2. pencurian kendaraan bermotor,
  3. pencurian dengan pemberatan,
  4. narkotika, dan
  5. penganiayaan berat

PDRB per Kapita

Pendapatan regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Besarnya PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh kedua variabel itu.

Penduduk miskin

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Rasio Gini

Ukuran kemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Kegunaan: Untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Rasio Gini bernilai antara 0 dan 1.